Keadilan dan Kelayakan Kompensasi serta Faktor-faktor

  • October 10, 2019

Keadilan dan Kelayakan Kompensasi serta Faktor-faktor

Keadilan dan Kelayakan Kompensasi serta Faktor-faktor

Pengertian Kelayakan Kompensasi
Sistem kompensasi dibuat dan diatur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Newman & Milkovich, 2004 : 7). Tujuan-tujuan tersebut meliputi efisiensi (efficiency), keadilan (equity) dan kelayakan (compliance) sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan efisiensi secara spesifik meliputi peningkatan produktivitas dan pengendalian biaya tenaga kerja. Kelayakan, sebagai sebuah tujuan, terkait dengan penerapan semua hukum dan peraturan perundang-undangan tentang kompensasi. Bila kemudian hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut berubah, maka dengan sendirinya sistem kompensasi perlu disesuaikan juga, sehingga tujuan kelayakan dapat terus berjalan.

Pengertian Keadilan Kompensasi
Keadilan adalah suatu fundamental dari sistem kompensasi (Newman & Milkovich, 2004 : 8). Pernyataan seperti “perlakuan yang adil untuk semua pegawai” merefleksikan sebuah perhatian terhadap keadilan. Tujuan keadilan berusaha untuk menjamin keadilan kompensasi untuk semua individu dalam hubungan ketenagakerjaan. Tujuan keadilan fokus kepada pembuatan sistem kompensasi yang mengenali baik kontribusi pekerja (semakin tinggi kinerja atau pengalaman atau training maka semakin tinggi pula kompensasi yang diberikan) dan kebutuhan pekerja (memberikan upah minimum, atau asuransi kesehatan).
Menurut Simamora (2004 : 449), keadilan kompensasi terbagi menjadi tiga, yaitu:
1. Keadilan Eksternal
Tarif upah yang pantas dengan gaji yang berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang serupa di pasar tenaga kerja eksternal. Keadilan eksternal dinilai dengan membandingkan pekerjaan yang serupa di antara organisasi-organisasi yang terbandingkan. Dua kondisi harus dipenuhi:
(1). pekerjaan yang sedang diperbandingkan haruslah sama atau hampir sama, dan (2). organisasi yang disurvai harus serupa ukuran, misi, dan sektornya.

2. Keadilan Internal
Tingkat gaji yang pantas/patut dengan nilai pekerjaan internal bagi perusahaan. Keadilan internal merupakan fungsi dari status relatif sebuah pekerjaan di dalam organisasi, nilai ekonomi hasil pekerjaan, atau status sosial sebuah pekerjaan, seperti kekuasaan, pengaruh, dan statusnya di dalam hierarki organisasi. Keadilan internal berhubungan dengan kemajemukan gaji di antara pekerjaan-pekerjaan yang berbeda di dalam sebuah organisasi.

3. Keadilan Individu
Individu pekerja merasa bahwa dia diperlakukan secara wajar dibandingkan dengan rekan kerjanya. Ketika seorang pekerja menerima kompensasi dari perusahaan, persepsi keadilan dipengaruhi oleh dua faktor: (1) rasio kompensasi terhadap masukan upaya, pendidikan,

pelatihan, ketahanan akan kondisi kerja yang merugikan dari seseorang; (2) perbandingan rasio ini dengan rasio pekerja lain yang dengannya terjadi kontak langsung.

Sumber : https://mayleneandthesonsofdisaster.us/

Theory of Work Adjustment untuk mengukur

  • October 10, 2019

Theory of Work Adjustment untuk mengukur

Theory of Work Adjustment untuk mengukur

Sebuah kelompok psikolog Universitas Minnesota pada akhir tahun 1950-an, membuat suatu program riset yang berhubungan dengan problem umum inengenai penyesuaian kerja. Program ini mengembangkan sebuah kerangka konseptual yang diberi nama Theory of Work Adjustment (Wayne & Cascio, 1990, 277). Theory of Work Adjustment ini berdasarkan pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Hubungan tersebut dimulai ketika individu memperhatikan kemampuan atau keahlian yang memungkinkan untuk memberikan tanggapan terhadap kebutuhan kerja dari suatu lingkungan kerja. Dari pihak lain, lingkungan kerja menyediakan pendorong atau penghargaan tersebut seperti gaji, status, hubungan pribadi, dan lain-lain dalam hubungannya dengan kebutuhan individu. Jika individu memenuhi persyaratan kerja, maka karyawan akan di anggap sebagai pekerja-pekerja yang memuaskan dan diperkenankan untuk tetap bekerja didalam badan usaha. Di lain pihak, jika kebutuhan kerja memenuhi kebutuhan individu atau dianggap sebagai pekerja-pekerja yang puas. Kebutuhan kerja, pekerja lndividu berharap untuk dievaluasi oleh penyelia sebagai pekerja yang memuaskan ketika kemampuan dan keahlian individu memenuhi kebutuhan kerja dari individu, mereka diharapkan untuk menjadi pekerja yang puas. Seorang karyawan yang puas dan memuaskan diharapkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Jika kemampuan dan persyaratan kerja tidak seimbang maka pengunduran diri, tingkat pergantian, pemecatan dan penurunan jabatan dapat terjadi. Model Theory of Work Adjustment mengukur 20 dimensi yang menjelaskan 20 kebutuhan elemen/kondisi penguat spesifik yang penting dalam menciptakan kepuasan kerja. Dimensi-dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut :
a. Ability Utilization adalah pemanfaatan kecakapan yang dimiliki oleh karyawan.
b. Achievement adalah prestasi yang dicapai selama bekerja.
c. Activity adalah segala macam bentuk aktivitas yang dilakukan dalam bekerja.
d. Advancement adalah kemajuan atau perkembangan yang dicapai selama bekerja.
e. Authority adalah wewenang yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan.
f. Company Policies and Practices adalah kebijakan yang dilakukan adil bagi karyawan.
g. Compensation adalah segala macam bentuk kompensasi yang diberikan kepada para karyawan.
h. Co-workers adalah rekan sekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan.
i. Creativity adalah kreatifitas yang dapat dilakukan dalam melakukan pekerjaan.
j. Independence adalah kemandirian yang dimiliki karyawan dalam bekerja.
k. Moral values adalah nilai-nilai moral yang dimiliki karyawan dalam melakukan pekerjaannya seperti rasa bersalah atau terpaksa.
l. Recognition adalah pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan.
m.Responsibility, tanggung jawab yang diemban dan dimiliki.
n. Security, rasa aman yang dirasakan karyawan terhadap lingkungan kerjanya.
o. Social Service adalah perasaan sosial karyawan terhadap lingkungan kerjanya.
p. Social Status adalah derajat sosial dan harga diri yang dirasakan akibat dari pekerjaan.
q. Supervision-Human Relations adalah dukungan yang diberikan oleh badan usaha terhadap pekerjanya.
r. Supervision-Technical adalah bimbingan dan bantuan teknis yang diberikan atasan kepada karyawan.
s. Variety adalah variasi yang dapat dilakukan karyawan dalam melakukan pekerjaannya.
t. Working Conditions, keadaan tempat kerja dimana karyawan melakukan pekerjaannya.
Hipotesis pokok dart Theory of Work Adjustment adalah bahwa kepuasan kerja merupakan fungsi dari hubungan antara sistem pendorong dari lingkungan kerja dengan kebutuhan individu.

Sumber : https://icanhasmotivation.com/

Pimpinan Organisasi Mahasiswa FAH Ar-Raniry Dilantik

  • October 6, 2019

Pimpinan Organisasi Mahasiswa FAH Ar-Raniry Dilantik

Pimpinan Organisasi Mahasiswa FAH Ar-Raniry Dilantik

Ketua Senat dan Dewan Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri

(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh bersama jajaran eksekutif lainnya dilantik secara serentak, Kamis (10/1/2019) di Auditorium Prof. Ali Hasjmy UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Selain pelantikan Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi se lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora periode 2019-2020, dilantik juga pengurus Sanggar Tamaddun FAH di bawah kepemimpinan Iksan.

Dalam kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Dr. Fauzi Ismail, M.Si

dalam arahannya meminta seluruh pimpinan dan pengurus organisasi mahasiswa yang baru dilantik untuk lebih proaktif dan berkomitmen membawa organisasi kearah yang lebih baik.

“Setelah pelantikan ini, kami berharap untuk segera mengadakan rapat menyusun program kerja. Program kerja kedepannya baik jangka panjang maupun pendek, haruslah berorientasi pada peningkatan soft skill mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik,” kata Fauzi Ismail.

Ia juga berpesan kepada pengurus yang baru saja dilantik supaya bekerja dengan penuh amanah dan tanggungjawab untuk membawa perubahan sesuai dengan tema yang diusung yaitu mewujudkan kepemimpinan mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang berintegritas dan berkualitas.

”Menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, harus siap bekerja maksimal.

Hal ini akan menjadi bekal kita pada saat nanti memasuki dunia kerja,” katanya

Sementara itu, Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Septian Fatianda dalam sambutannya usai dilantik berharap dukungan dari semua pihak agar mampu mengemban amanah ini ke depan.

“Setelah mendapat mandat dari mahasiswa, dipundak kita semua para pengurus lembaga kemahasiswaan se lingkungan FAH UIN Ar-Raniry Banda Aceh ada harapan dan tugas besar dari para mahasiswa, alumni dan seluruh sivitas akademika untuk berbuat yang terbaik bagi Fakultas ini kedepan,” kata Septian Fatianda

Mereka yang dilantik adalah ketua Senat Mahasiswa (Herdi Lana), Dewan Mahasiwa (Septian Fatianda), HMP Sejarah Peradaban Islam (Haikal), Bahasa dan Sastra Arab (Zulhelmi), HMP D3 Ilmu Perpustakaan (Ipak Yuni Mahara), HMP S1 Ilmu Perpustakaan (M. Saryulis HS), serta Iksan selaku ketua Sanggar Tamaddun Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

 

Baca Juga :

Mahasiswa dan Alumni SAA Adakan Seminar Internasional

  • October 6, 2019

Mahasiswa dan Alumni SAA Adakan Seminar Internasional

Mahasiswa dan Alumni SAA Adakan Seminar Internasional

– Mahasiswa dan dosen Studi Agama-agama (SAA) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

mengadakan seminar Internasional, Jumat (15/2/2019) di Ruang Dekan fakultas setempat.

Kegiatan ini mengusung tema “Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Studi Agama-agama yang Bertaraf Internasional”.

Pada kegiatan ini, hadir sebagai pemateri Prof. Madya Mohd. Zailani bin Mohd Yousuf dari Universitas Utara Malaysia dan Dr. Husna Amin, M.Hum dari Lembaga penjaminan mutu UIN Aceh.

Para mahasiswa, alumni Studi Agama-agama, dan para dosen diberi pencerahan, pengetahuan, motivasi dan pengembangan dalam pengelolaan Studi Agama-agama bertaraf internasional oleh Prof. Madya Mohd Zailani bin Mohd Yousuf.

Dalam kesempatan itu, dia juga berbagi pengalaman bahwa ia pernah menjadi mahasiswa

Studi Agama-agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1993 dan menyelesaikan S1 pada tahun 1997.

Prof. Madya Mohd. Zailani bin Mohd Yousuf menyampaikan, yang perlu dilakukan dalam sistem pengembangan studi haruslah melakukan sosialisasi di masyarakat dan menempatkan mahasiswa/i untuk melakukan bakti sosial di dayah terpadu atau modern.

Menurutnya, hal itu sangat penting supaya nantinya para calon serjana bisa mengasah skil, cara komunikasi dengan masyarakat, dan bisa menimbulkan mental dalam menyikapi zaman globalisasi ini.

“Strategi awal yang perlu dilakukan oleh pihak prodi adalah lebih menjalin hubungan

dengan berbagai universitas nasional maupun level Internasional, membuat MoU dan studi banding supaya dosen-dosen dan mahasiswa lebih berkompeten dan bisa bertukar pikiran,” jelas dia.

Ketua Prodi SAA sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Mawardi, S. Thi. MA menjelaskan, pengembangan dan pengelolaan Studi Agama-agama sangatlah penting untuk dibahas sehingga SAA mampu mencapai level internasional.

Mawardi mengaku selalu optimis dalam mengembangkan prodi SAA. Ia berharap, semua pihak baik dosen dan alumni harus bekerja sama sehingga membuahkan hasil yang baik.

“Sehingga tercapai cita-cita kita, selain seminar, SAA juga mengadakan temu alumni, supaya bisa memberi arahan dan masukan untuk Prodi SAA,” ujarnya.

“Dengan seminar dan temu alumni ini, para mahasiswa SAA diharapkan lebih termotivasi untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, sehingga para lulusan SAA nantinya tidak hanya memiliki kecerdasan di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki keterampilan yang bisa diimplementasikan dalam membangun agama dan bangsa,” tutupnya.

 

Sumber :

http://ojel.student.umm.ac.id/sejarah-lahirnya-pancasila/

Himpaudi Aceh Timur Dilantik

  • October 6, 2019

Himpaudi Aceh Timur Dilantik

Himpaudi Aceh Timur Dilantik

ACEH TIMUR – Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini

(Himpaudi), Nina Afriyanti, S.Pd, melantik pengurus Himpaudi Cabang Aceh Timur di Aula Gedung Serbaguna di Idi, Kamis (28/3).

Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H. M. Thaib dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus Himpaudi yang telah dilantik semoga dengan pengurus baru dapat memberdayakan kelembagaan paud di Aceh Timur ke arah yang lebih baik.

“ Kami berharap organisasi ini dapat menunjukkan eksistensinya

untuk kemajuan paud di Aceh Timur,” katanya.

Bupati yang akrab disapa Rocky itu menambahkan, pendidikan PAUD merupakan jenjang pendidikan dasar yang perlu mendapat pembinaan yang matang. Untuk itu, peran pemerintah dalam mengawal pendidikan ini cukuplah serius.

“ Selaku pemerintah daerah kita terus mendukung dalam mengoptimalkan

pendidikan PAUD. Begitu juga peran pemerintah Aceh juga sangat diperlukan sehingga keberadaan Paud tercapai secara menyuluruh di setiap desa di Aceh Timur,” pungkas Bupati seraya menambahkan, jumlah PAUD di Aceh Timur saat ini mencapai 376 paud dari 513 desa.

 

Sumber :

http://ojel.student.umm.ac.id/sejarah-microsoft-office/

Senayan Dukung Unas Bukan Penentu Kelulusan

  • October 5, 2019

Senayan Dukung Unas Bukan Penentu Kelulusan

Senayan Dukung Unas Bukan Penentu Kelulusan

Para politisi di Senayan memberikan dukungan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menghapus fungsi ujian nasional (unas) sebagai penentu kelulusan.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR hingga Rabu dini hari (28/1), parlemen menuturkan usulan supaya unas bukan penentu kelulusan siswa sudah menggema lama tapi tak digubris. Rapat perdana Anies dengan Komisi X DPR itu dimulai Selasa (27/1) pukul 14.00 WIB. Rapat ini memakan waktu lama, dan baru ditutup Rabu dini hari (28/1) pukul 00.00 WIB.

Dalam beberapa kesempatan, Anies terlihat berkali-kali mengusir jenuh dan kantuk.

Seperti memainkan pena di sela-sela jarinya, hingga mencoba menaruhnya di sela daun telinga.

Respons positif penghapusan fungsi unas sebagai penentu kelulusan diantaranya dituturkan oleh Popong Otje Djundjunan. Politisi yang akrab disapa Ceu Popong itu mengatakan, keputusan yang diambil Anies itu sangat tepat.

’’Sebagai anak seoarang guru, saya bahagia penentuan kelulusan siswa dikembalikan kepada guru dan satuan pendidikan (sekolah, red),’’ ujar politisi dari Partai Golkar itu.

Perempuan yang sudah menjadi anggota DPR sejak 1987 itu mengatakan, usulan pencabutan fungsi unas sebagai penentu kelulusan sudah disuarakan DPR sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi usulan itu tidak pernah digubris pemerintah. Unas tetapi menjadi ujian yang “menakutkan” bagi siswa, karena menentukan kelulusan.

Saran pelaksanaan unas dengan format baru disampaikan Zulfadli, anggota Komisi X DPR lainnya

. Dia menjelaskan Kemendikbud tetap harus membuat rambu-rambu pelaksanaan ujian sekolah sebagai dasar penentu kelulusan. Dia menegaskan, Kemendikbud tidak bisa melepaskan pelaksanaan unas begitu saja.

Selain itu, pria yang akrab disapa Zul itu meminta Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) segera menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) Unas 2015. Dia mengatakan umumnya SOP diterbikan Desember, atau sekitar empat bulan sebelum unas berlangsung.

Tetapi untuk SOP Unas 2015, sampai saat ini belum diterbitkan. Padahal Unas 2015 jenjang SMA sederajat dijadwalkan digelar 13-15 April dan jenjang SMP sederajat pada 4-6 Mei. ’’Jika tidak segera dikeluarkan, kami khawatir nanti guru di sekolah kelabakan,’’ pintanya.

Anies merespons tuntutan penerbitan SOP Unas 2015 itu. Dia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan BSNP. Sebab dalam aturannya, lembaga yang berhak mengeluarkan SOP Unas 2015 adalah BSNP.

 

Baca Juga :

SMA/SMK Lebih Siap, UN Online Tetap Diberlakukan

  • October 5, 2019

SMA/SMK Lebih Siap, UN Online Tetap Diberlakukan

SMA SMK Lebih Siap, UN Online Tetap Diberlakukan

Rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) online disambut gembira oleh Dispendik Surabaya.

Sebelumnya, Dispendik di Kota Pahlawan itu memang kurang sreg dengan UN online yang akan diberlakukan untuk pelajar SMP.

“Sudah saya bilang dari awal, di Surabaya semua SMA/SMK siap (ikut UNonline, Red). Tapi, kalau SMP, kami tidak bisa paksakan,” kata Kepala Dispendik Ikhsan seperti yang dilansir Radar Surabaya (Grup JPNN.com), Jumat (6/2).

Namun untuk kesiapan UN online SMP justru berbanding terbalik dengan SMA/SMK. Jumlah peserta yang mendaftar untuk ikut UN online SMA/SMK justru banyak. Bahkan, sekolah dan lembaga yang mendaftar justru di luar 198 pilot project yang sudah ditentukan.

“Saat ini di Surabaya saja, sudah ada 53 (sekolah) yang mendaftar. Ada 29 SMK dan 24 SMA

,” jelas Kepala Dispendik Provinsi Jawa Timur, Harun.

Jumlah tersebut diyakini terus bertambah. Sebab, dengan banyaknya sekolah di Surabaya yang ikut UN, sekolah di kota-kota lainnya akan mengikuti. “Kalaupun ada di antara 198 sekolah yang jadi pilot project
yang tidak ikut, bakal banyak sekolah di luar (pilot project) yang mendaftar,” imbuhnya.

Fakta itu dibuktikan jumlah sekolah di Surabaya yang mengonfirmasi UN online ke Dispendik Jatim

. Jumlah peserta UN mencapai 53 sekolah, padahal pilot project di Surabaya sebelumnya hanya 26 sekolah. Bahkan, sejak 23 Januari lalu hingga Kamis (5/2), sudah ada 107 lembaga yang melakukan konfirmasi ke dispendik.

Di antara jumlah itu, 47 sekolah masih dalam proses pendataan. Karena banyaknya sekolah yang antusias, Dispendik Jatim memperpanjang konfirmasi pendaftaran kepersertaan UN. Awalnya, konfirmasi ditutup pada 30 Januari dan diperpanjang menjadi 12 Februari mendatang. “Kami perpanjang sampai minggu depan,” tutur Harun.

Setelah mendata sekolah yang ikut, dispendik akan bergerak cepat. Tim CBT Dispendik Jatim akan mengisi database di komputer sekolah. Tujuannya, pada hari H pelaksanaan UN, perangkat siap

 

Sumber :

https://www.kaskus.co.id/post/5d93ea3610d295776e67ddee/

STIE Ekuitas Go Internasional

  • October 5, 2019

STIE Ekuitas Go Internasional

STIE Ekuitas Go Internasional

Menjelang era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas yang akan

dimulai akhir tahun ini, berbagai bidang harus dipersiapkan. Salah satunya, bidang pendidikan.

Sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia (SDM) pendidikan dituntut melakukan pembaharuan dan mengikuti perkembangan zaman. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung Ina Primiana mengatakan, untuk menyukseskan MEA memang dibutuhkan SDM yang memiliki daya saing dengan SDM asing.

”Target kami pada 2016 mendatang sudah bisa membuka Kelas Internasional.

Dalam kelas itu, semuanya mengacu standar internasional,” ujar Ina di Kantornya, Jalan PH. H. Mustopa, kemarin (11/2).

STIE Ekuitas mendatangkan ekspert metode mengajar dari Belanda, John Van Lare untuk berbagi ilmu dengan para dosen di kampus tersebut. Dosen Fontys International Business School ini memberi metode baru dalam mengajar mahasiswa saat diberlakukannnya Kelas Internasional.

Dia menambahkan, STIE Ekuitas juga menjalin kerja sama dengan Fontys. Jika Kelas Internasional dibukan, mahasiswa Fontys bisa belajar di STIE. ”Mahasiswa kita juga nanti bisa belajar di sana (Fontys). Jadi ada semacam pertukaran pelajar diantara kita,” ujar dia.

Rencananya, Kelas Internasional yang akan dibuka olehnya untuk beberapa mata kuliah,

Di antaranya Manajemen dan Manajemen Akuntansi. Sedangkan kapasitas mahasiswa yang bisa mengikuti Kelas Internasional sekitar 20 orang.

Sementara itu, Kepala Keja Sama Internasional STIE Ekuitas Bandung Erlynda Y. Kasim mengatakan, ilmu pendidikan senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Untuk itu, diperlukan metode mengajar dan belajar yang tepat agar ilmu yang diperoleh mahasiswa saat ini bisa diaplikasikan beberapa tahun ke depan setelah mereka lulus.

Menurut dia, John Van Lere memberi metode kepada para dosen bagaimana cara mengajar yang baik. ”Ilmu pengetahuan kan terus berubah. Apa yang anak-anak (mahasiswa ,red) dapat saat ini belum tentu sesuai dengan dunia kerja kelak. Di sinilah tantangan kita sebagai pengajar agar bisa mengarahkan mereka nanti setelah lulus mau jadi apa?” ujar dia.

Menurut dia, rencana dibukanya Kelas Internasional nanti, akan menjadikan lulusan STIE lebih siap bekerja di mana pun. Pasalnya, mahasiswa telah memiliki modal utama yakni mampu mengusai bahasa asing.

 

Sumber :

https://blog.fe-saburai.ac.id/sejarah-perkembangan-internet-di-indonesia/

Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang

  • October 2, 2019

Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang

Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut.
• Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
1. Penyimpangan bersifat positif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif ter-hadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Misalnya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir.
2. Penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk. Bobot penyimpangan negatif didasarkan pada kaidah sosial yang dilanggar. Pelanggaran terhadap kaidah susila dan adat istiadat pada umumnya dinilai lebih berat dari pada pelanggaran terhadap tata cara dan sopan santun. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut:
1. Penyimpangan primer (primary deviation). Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Seseorang yang melakukan penyimpangan primer masih diterima di masyarakat karena hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang tersebut. Misalnya, siswa yang terlambat, pengemudi yang sesekali melanggar peraturan lalu lintas, dan orang yang terlambat membayar pajak.
2. Penyimpangan sekunder (secondary deviation). Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta menganggu orang lain. Misalnya orang yang terbiasa minum-minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk, serta seseorang yang melakukan tindakan pemerkosaan. Tindakan penyimpangan tersebut cukup meresahkan masyarakat dan mereka biasanya di cap masyarakat sebagai “pencuri”, “pemabuk”, “penodong dan “pemerkosa”. Julukan itu makin melekat pada si pelaku setelah ia ditangkap polisi dan diganjar dengan hukuman.
• Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :
Penyimpangan individual (individual deviation) Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan, seperti: mencuri, menodong, dan memeras. Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut.
1.
1. Pembandel yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik.
2. Pembangkang yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak taat pada peringatan orang-orang.
3. Pelanggar yaitu penyimpangan yang terjadi karena melanggar norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat.
4. Perusuh atau penjahat yaitu penyimpangan yang terjadi karena mengabaikan norma-norma umum, sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa di lingkungannya.
5. Munafik yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak menepati janji, berkata bohong, mengkhianati kepercayaan, dan berlagak membela.

SIKAP ANTI SOSIAL

1.Definisi prilaku menyimpang

Anti-sosial adalah sikap yang sama sekali tidak fleksibel, dan setiap sikap anti-sosial menunjukkan ketidakmampuan untuk beradaptasi. Banyak contoh sikap yang mirip anti-sosial berkembang dengan maraknya. Di jalan raya, kemacetan terjadi di mana-mana. Penyebabnya tidak secara keseluruhan diakibatkan oleh jumlah kendaraan yang tak seimbang dengan panjang jalan, namun kemacetan yang terjadi lebih dikarenakan motivasi agresi manusianya yang tidak dapat dikendalikan.

Baca Juga :

Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang

  • October 2, 2019

Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang

Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang

Menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.
Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor objektif), yaitu Faktor Pendorong, Penghambat dan Penyebab Perubahan Sosial Budaya
1. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (broken home). Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.
2. Proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Misalnya, seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan setelah melihat tayangan rekonstruksi cara melakukan kejahatan atau membaca artikel yang memuat tentang tindakan kriminal. Demikian halnya karir penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani/nekad merupakan bentuk proses belajar menyimpang. Hal itu juga terjadi pada penjahat berdasi putih (white collar crime) yakni para koruptor kelas kakap yang merugikan uang negara bermilyar- milyar. Berawal dari kecurangan-kecurangan kecil semasa bekerja di kantor/mengelola uang negara, lama kelamaan makin berani dan menggunakan berbagai strategi yang sangat rapi dan tidak mengundang kecurigaan karena tertutup oleh penampilan sesaat.
3. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang. Misalnya jika setiap penguasa terhadap rakyat makin menindas maka lama-kelamaan rakyat akan berani memberontak untuk melawan kesewenangan tersebut. Pemberontakan bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup dengan melakukan penipuan-penipuan/pemalsuan data agar dapat mencapai tujuannya meskipun dengan cara yang tidak benar. Penarikan pajak yang tinggi akan memunculkan keinginan memalsukan data, sehingga nilai pajak yang dikenakan menjadi rendah. Seseorang mencuri arus listrik untuk menghindari beban pajak listrik yang tinggi. Hal ini merupakan bentuk pemberontakan/perlawanan yang tersembunyi.
4. Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.
5. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang) menyebabkan anak secara tidak sengaja menganggap bahwa perilaku menyimpang tersebut sesuatu yang wajar. Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub-kebudayaan yang menyimpang, sehingga terjadi proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan menyimpang pada diri anak dan anak menganggap perilaku menyimpang merupakan sesuatu yang wajar/biasa dan boleh dilakukan.

Sumber Materi : https://guruips.co.id/